erkutterliksiz – Di antara Semenanjung Kamchatka milik Rusia dan Pulau Hokkaido di Jepang, terdapat rangkaian pulau vulkanik yang tampak tidak terlalu penting jika hanya dilihat dari luas daratannya. Sebagian wilayahnya bergunung, cuacanya keras, dan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan kota-kota besar Asia Timur.
Namun, Kepulauan Kuril menyimpan persoalan geopolitik yang belum terselesaikan sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Rusia menguasai seluruh rangkaian pulau tersebut. Jepang menuntut kedaulatan atas empat pulau atau kelompok pulau di bagian selatan yang disebut Tokyo sebagai Northern Territories atau Wilayah Utara.
Perselisihan ini bukan sekadar perebutan daratan. Di sekeliling pulau terdapat kawasan perikanan produktif, jalur laut strategis, dan akses menuju Laut Okhotsk yang penting bagi kekuatan angkatan laut Rusia.
Ketegangan kembali meningkat pada Agustus 2026 ketika Presiden Vladimir Putin mengunjungi Pulau Iturup, yang disebut Etorofu oleh Jepang. Kunjungan itu memicu protes diplomatik Tokyo dan memperlihatkan bahwa sengketa lama ini masih menjadi persoalan aktif dalam hubungan internasional.
Untuk memahami mengapa kedua negara mempertahankan posisinya selama puluhan tahun, kita perlu menelusuri sejarah perbatasan, perubahan kekuasaan setelah Perang Dunia II, serta kepentingan ekonomi dan keamanan yang tersembunyi di balik pulau-pulau tersebut.
Mengenal Kepulauan Kuril dan Letaknya di Peta Dunia
Kepulauan Kuril merupakan rangkaian pulau yang membentang sekitar 1.200 kilometer dari Hokkaido menuju Semenanjung Kamchatka.
Wilayah ini membentuk batas alami antara Samudra Pasifik di sebelah timur dan Laut Okhotsk di sebelah barat.
Secara administratif, seluruh rangkaian pulau berada di bawah pemerintahan Rusia dan menjadi bagian dari Oblast Sakhalin.
Pulau-pulaunya terbentuk akibat aktivitas tektonik di kawasan Cincin Api Pasifik. Karena itu, wilayah ini memiliki banyak gunung berapi, sumber panas bumi, dan aktivitas seismik.
Pulau-Pulau yang Menjadi Sengketa
Tidak seluruh Kepulauan Kuril diklaim Jepang.
Perselisihan utama berpusat pada empat pulau atau kelompok pulau di bagian selatan.
| Nama Rusia | Nama Jepang | Status |
|---|---|---|
| Iturup | Etorofu | Dikuasai Rusia, diklaim Jepang |
| Kunashir | Kunashiri | Dikuasai Rusia, diklaim Jepang |
| Shikotan | Shikotan | Dikuasai Rusia, diklaim Jepang |
| Habomai | Habomai | Dikuasai Rusia, diklaim Jepang |
Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keempat wilayah tersebut bukan bagian dari Kepulauan Kuril yang dilepaskan Jepang melalui Perjanjian San Francisco 1951.
Sebaliknya, Rusia memandang pulau-pulau selatan itu sebagai bagian sah wilayahnya berdasarkan hasil Perang Dunia II.
Perbedaan penafsiran sejarah dan hukum inilah yang menjadi inti perselisihan.
Sejarah Kepulauan Kuril Sebelum Perang Dunia II
Jauh sebelum Rusia dan Jepang membangun negara modern, pulau-pulau di kawasan tersebut telah menjadi ruang kehidupan masyarakat adat, terutama komunitas Ainu.
Masyarakat Ainu memiliki hubungan budaya, perdagangan, dan mobilitas dengan wilayah Hokkaido, Sakhalin, serta pulau-pulau Kuril.
Seiring ekspansi kekuasaan Rusia dari Siberia dan perluasan pengaruh Jepang ke utara, kawasan tersebut mulai masuk dalam persaingan politik kedua negara.
Perjanjian Shimoda Tahun 1855
Salah satu titik penting terjadi pada 1855 ketika Jepang dan Kekaisaran Rusia menandatangani Perjanjian Shimoda.
Perjanjian ini menetapkan perbatasan antara Etorofu dan Uruppu, yang kini dikenal sebagai Urup.
Etorofu berada di sisi Jepang, sedangkan Urup dan pulau-pulau di sebelah utaranya berada di sisi Rusia.
Bagi Jepang, perjanjian tersebut menjadi salah satu dasar historis klaim atas empat wilayah selatan.
Perjanjian Saint Petersburg Tahun 1875
Dua puluh tahun kemudian, kedua negara kembali mengubah pembagian wilayah.
Melalui Perjanjian Saint Petersburg 1875, Jepang memperoleh seluruh rangkaian Kuril sebagai imbalan atas pelepasan klaimnya terhadap Sakhalin kepada Rusia.
Dengan demikian, menjelang abad ke-20, Jepang menguasai Kepulauan Kuril.
Situasi berubah setelah Perang Rusia–Jepang 1904–1905, ketika Jepang juga memperoleh bagian selatan Sakhalin melalui Perjanjian Portsmouth.
Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa batas kekuasaan di kawasan ini mengalami beberapa perubahan sebelum Perang Dunia II.
Perang Dunia II dan Awal Sengketa Rusia–Jepang
Perubahan paling menentukan terjadi pada 1945.
Pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, Uni Soviet memasuki perang melawan Jepang dan melancarkan operasi militer di Timur Jauh.
Pasukan Soviet kemudian menguasai Kepulauan Kuril, termasuk empat wilayah yang kini disengketakan.
Setelah perang, Uni Soviet memasukkan kawasan tersebut ke dalam administrasinya.
Jepang menolak mengakui kedaulatan Soviet, yang kemudian diwarisi Federasi Rusia, atas empat wilayah selatan.
Mengapa Perjanjian San Francisco Tidak Menyelesaikan Sengketa?
Dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, Jepang melepaskan hak dan klaim atas Kepulauan Kuril.
Namun, dokumen tersebut tidak secara eksplisit menetapkan Uni Soviet sebagai penerima kedaulatan atas wilayah yang dilepaskan.
Uni Soviet juga tidak menandatangani perjanjian itu.
Perselisihan semakin rumit karena Jepang berpendapat empat Wilayah Utara bukan bagian dari Kepulauan Kuril sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.
Rusia menolak penafsiran Jepang dan mempertahankan bahwa hasil Perang Dunia II telah menentukan status wilayah.
Deklarasi Bersama Jepang–Soviet Tahun 1956
Pada 1956, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama yang mengakhiri keadaan perang dan memulihkan hubungan diplomatik.
Uni Soviet menyatakan kesediaan menyerahkan Habomai dan Shikotan setelah perjanjian damai disepakati.
Namun, kedua negara tidak mencapai penyelesaian menyeluruh mengenai seluruh wilayah yang disengketakan.
Deklarasi tersebut tetap menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah perundingan.
Sengketa yang belum selesai itu menjelaskan mengapa Jepang dan Rusia hingga kini belum menandatangani perjanjian damai bilateral pascaperang yang menyelesaikan seluruh persoalan teritorial.
Mengapa Kepulauan Kuril Penting bagi Politik Dunia?
Jika hanya melihat luas wilayahnya, Kepulauan Kuril mungkin terlihat seperti sengketa perbatasan biasa.
Namun, letaknya berada di kawasan yang menghubungkan kepentingan keamanan Rusia, Jepang, Amerika Serikat, dan secara tidak langsung China.
Kepulauan ini juga berada dekat jalur operasi armada laut dan udara di Pasifik Utara.
Laut Okhotsk dan Strategi Pertahanan Nuklir Rusia
Salah satu alasan Rusia mempertahankan Kepulauan Kuril berkaitan dengan Laut Okhotsk.
Perairan ini memiliki peran penting dalam strategi pertahanan Rusia karena digunakan sebagai kawasan operasi kapal selam strategis yang membawa rudal balistik nuklir.
Dalam kajian militer, kawasan perlindungan seperti ini sering disebut bastion, yaitu wilayah yang dipertahankan agar kapal selam strategis dapat beroperasi dengan risiko gangguan yang lebih rendah.
Rangkaian pulau Kuril membentuk sebagian batas alami Laut Okhotsk dengan Samudra Pasifik.
Dengan mengendalikan pulau dan selat di sekitarnya, Rusia memiliki peluang lebih besar untuk mengawasi akses kapal dan aktivitas militer asing.
Kajian Sea Power Centre Australia menempatkan pertahanan kawasan operasi kapal selam strategis di Laut Okhotsk sebagai salah satu misi utama Armada Pasifik Rusia.
Karena itulah, sengketa ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada kepemilikan pulau kecil.
Kehadiran Militer Rusia di Kepulauan Kuril
Rusia telah mengembangkan fasilitas militer di sejumlah pulau Kuril, termasuk infrastruktur radar, pertahanan udara, dan sistem rudal pesisir.
Kajian CSIS menunjukkan pengembangan fasilitas militer Rusia di Pulau Matua dan kawasan Kuril lainnya pada awal dekade 2020-an.
Sistem tersebut berkaitan dengan upaya Rusia mengamankan jalur laut dan meningkatkan kemampuan pemantauan di Pasifik Utara.
Bagi Jepang, peningkatan kehadiran militer Rusia di wilayah yang disengketakan menjadi persoalan keamanan.
Sementara bagi Rusia, penguatan pertahanan dipandang sebagai bagian dari perlindungan wilayah dan kepentingan strategisnya.
Amerika Serikat dan Aliansi Pertahanan Jepang
Jepang merupakan sekutu keamanan Amerika Serikat.
Kehadiran militer Amerika di Jepang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan keamanan Rusia.
Moskow memperhatikan kemungkinan konsekuensi pertahanan apabila status wilayah yang disengketakan berubah, terutama berkaitan dengan pengaturan keamanan Jepang–Amerika Serikat.
Namun, bukan berarti pengembalian pulau secara otomatis akan menghasilkan pembangunan pangkalan militer Amerika di sana. Hal tersebut akan bergantung pada keputusan politik, hukum, dan pengaturan keamanan yang berlaku.
Dalam konteks geopolitik, Kepulauan Kuril menjadi salah satu titik pertemuan antara sengketa kedaulatan dan persaingan militer kekuatan besar.
Dampak Perang Ukraina terhadap Sengketa Kepulauan Kuril
Hubungan Rusia dan Jepang memburuk setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
Jepang bergabung dengan negara-negara G7 dalam menerapkan sanksi terhadap Rusia.
Sebagai respons, Rusia menghentikan perundingan perjanjian damai, menangguhkan program kunjungan bebas visa, dan menarik diri dari dialog mengenai kegiatan ekonomi bersama di empat pulau yang disengketakan.
Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan dalam Diplomatic Bluebook 2026 bahwa penyelesaian sengketa wilayah tetap menjadi tujuan diplomatik Tokyo.
Kunjungan Putin ke Iturup pada Agustus 2026
Perkembangan terbaru terjadi pada 13 Agustus 2026 ketika Presiden Vladimir Putin mengunjungi Pulau Iturup.
Dalam kunjungan itu, Putin mendatangi fasilitas pengolahan ikan, rumah sakit, dan sekolah.
Jepang menyampaikan protes diplomatik karena menganggap kunjungan tersebut bertentangan dengan klaim kedaulatannya.
Rusia menolak protes itu dan menyatakan kunjungan presiden ke wilayah yang dikuasainya merupakan keputusan kedaulatan Rusia.
Peristiwa tersebut memperlihatkan dua posisi yang berbeda: Jepang mempertahankan klaim historis dan hukumnya, sedangkan Rusia menegaskan penguasaan administratif serta pandangan hukumnya sendiri.
Hubungan Rusia dan China
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan China meningkatkan kerja sama militer, termasuk latihan angkatan laut dan patroli bersama.
Perkembangan tersebut memengaruhi lingkungan keamanan Asia Timur karena Jepang juga memperkuat kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat.
Namun, China bukan pihak yang secara langsung mengklaim empat pulau dalam sengketa Rusia–Jepang.
Kepentingan Beijing lebih berkaitan dengan hubungan strategisnya dengan Moskow dan dinamika kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Analisis Centre for Eastern Studies pada Agustus 2026 menilai bahwa meningkatnya ketegangan Rusia–Jepang juga berlangsung bersamaan dengan semakin eratnya koordinasi strategis Rusia dan China.
Kekayaan Ekonomi Kepulauan Kuril yang Diperebutkan
Di balik perselisihan politik, Kepulauan Kuril memiliki nilai ekonomi yang penting.
Perairannya merupakan bagian dari ekosistem laut Pasifik Utara yang produktif. Aktivitas perikanan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.
Selain itu, terdapat potensi pariwisata alam, energi panas bumi, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan.
Perikanan: Kepentingan Ekonomi Paling Nyata
Wilayah laut sekitar Kuril dikenal dengan sumber daya perikanan, termasuk salmon, kepiting, ikan laut, dan hasil laut lainnya.
Bagi masyarakat pesisir Hokkaido, akses menuju perairan sekitar empat pulau yang disengketakan memiliki nilai ekonomi dan sejarah.
Rusia dan Jepang tetap melakukan sejumlah negosiasi perikanan meskipun hubungan politik memburuk.
Pada Maret 2026, Badan Perikanan Jepang mengumumkan hasil perundingan mengenai penangkapan salmon dan trout asal Rusia di perairan zona ekonomi eksklusif Jepang.
Kesepakatan tersebut menetapkan total kuota 2.050 ton untuk kategori tangkapan yang tercakup.
Perlu dibedakan bahwa kesepakatan tersebut berkaitan dengan perikanan Jepang–Rusia secara lebih luas, bukan izin khusus untuk menangkap ikan di seluruh perairan empat pulau sengketa.
Mengapa Akses Laut Menjadi Persoalan Sensitif?
Dalam hukum laut internasional, kedaulatan atas daratan dapat memengaruhi hak negara atas perairan teritorial dan zona maritim yang terkait.
Karena itu, sengketa pulau juga dapat berdampak pada pengaturan akses penangkapan ikan.
Namun, batas zona ekonomi eksklusif dan hak penangkapan ikan tidak selalu otomatis mengikuti garis sederhana di peta. Pengaturannya dapat dipengaruhi perjanjian, delimitasi maritim, serta ketentuan hukum internasional.
Bagi nelayan, ketidakpastian politik dapat berarti perubahan izin, pembatasan wilayah operasi, dan risiko meningkatnya biaya usaha.
Potensi Mineral dan Energi Panas Bumi
Aktivitas vulkanik menjadikan Kepulauan Kuril menarik dari sisi potensi geologi.
Beberapa pulau memiliki sumber panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan energi lokal.
Kawasan tersebut juga diketahui memiliki potensi sumber daya mineral.
Namun, potensi geologi tidak sama dengan cadangan yang sudah terbukti layak ditambang secara komersial.
Biaya eksplorasi, transportasi, kebutuhan energi, kondisi lingkungan, dan akses pasar menjadi faktor yang menentukan apakah sebuah proyek dapat dijalankan secara ekonomis.
Karena itu, klaim bahwa seluruh sengketa Kuril disebabkan oleh kekayaan mineral tertentu terlalu menyederhanakan persoalan.
Nilai strategis wilayah ini berasal dari kombinasi sumber daya laut, lokasi militer, sejarah, dan kepentingan kedaulatan.
Kebijakan Ekonomi Rusia di Kepulauan Kuril
Rusia tidak hanya mempertahankan penguasaan administratif Kepulauan Kuril melalui kebijakan keamanan.
Pemerintah Rusia juga berupaya mendorong kegiatan ekonomi, investasi, serta pembangunan fasilitas publik di kawasan tersebut.
Langkah ini penting karena pulau-pulau terpencil menghadapi biaya logistik yang tinggi, keterbatasan tenaga kerja, dan kondisi alam yang menantang.
Insentif Pajak untuk Investor
Rusia memperkenalkan fasilitas pajak khusus bagi perusahaan tertentu yang terdaftar di wilayah Kuril setelah 1 Januari 2022.
Berdasarkan dokumen kebijakan Oblast Sakhalin, perusahaan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif nol persen untuk sejumlah pajak, termasuk pajak laba, properti, tanah, dan transportasi, dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Fasilitas tersebut ditujukan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, insentif pajak tidak otomatis menjamin masuknya investasi dalam jumlah besar.
Investor tetap perlu mempertimbangkan keterbatasan pelabuhan, biaya pengiriman, kondisi cuaca, akses tenaga kerja, serta risiko geopolitik.
Pariwisata Alam sebagai Sektor Ekonomi
Kuril memiliki lanskap alam yang menarik, termasuk gunung berapi, danau kawah, tebing pantai, dan sumber air panas.
Pulau Iturup serta Kunashir sering menjadi perhatian karena keindahan alam vulkaniknya.
Meski demikian, pengembangan pariwisata menghadapi tantangan akses transportasi, cuaca, dan fasilitas akomodasi.
Pemerintah lokal Rusia bahkan mulai menerapkan pajak pariwisata pada sejumlah wilayah Kuril sejak April 2026, dengan tarif dua persen untuk tahun tersebut berdasarkan aturan setempat.
Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya mengembangkan kerangka ekonomi pariwisata, meskipun jumlah kunjungan dan manfaat ekonominya tetap perlu dilihat dari data aktual.
Mengapa Jepang Tidak Bisa Memisahkan Ekonomi dan Diplomasi?
Bagi Jepang, sengketa Kepulauan Kuril memiliki hubungan erat dengan kepentingan ekonomi di Timur Jauh Rusia.
Sebelum hubungan memburuk, Tokyo dan Moskow sempat membahas kemungkinan kegiatan ekonomi bersama di empat pulau.
Gagasan tersebut diharapkan dapat membuka kerja sama tanpa mengharuskan kedua negara langsung menyelesaikan seluruh perbedaan posisi mengenai kedaulatan.
Namun, program itu menghadapi hambatan hukum dan politik sejak awal.
Masalah Yurisdiksi dalam Investasi Bersama
Jika perusahaan Jepang berinvestasi berdasarkan hukum Rusia di wilayah sengketa, langkah tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan praktis terhadap yurisdiksi Rusia.
Sebaliknya, Rusia tidak ingin kegiatan ekonomi di wilayah yang dikuasainya diperlakukan seolah berada di bawah kewenangan negara lain.
Karena itu, pembentukan kerangka hukum yang dapat diterima kedua pihak menjadi persoalan rumit.
Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi pihak ketiga yang dianggap mengakui yurisdiksi Rusia atas empat wilayah tersebut bertentangan dengan kebijakan Jepang.
Ketergantungan Energi Jepang terhadap Rusia
Hubungan ekonomi Rusia–Jepang juga berkaitan dengan energi, terutama gas alam cair atau LNG.
Proyek Sakhalin-2 di Timur Jauh Rusia merupakan salah satu sumber pasokan LNG bagi Jepang.
Proyek tersebut berada di Pulau Sakhalin, bukan di Kepulauan Kuril. Namun, kedekatan geografis dan hubungan politik kedua negara membuatnya relevan dalam pembahasan ekonomi kawasan.
Menurut pemberitaan The Japan Times pada Agustus 2026, Jepang masih bergantung pada Rusia untuk sekitar sepuluh persen impor LNG-nya.
Ketergantungan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan respons ekonomi terhadap ketegangan diplomatik.
Dampak Sengketa Kuril terhadap Perdagangan Rusia–Jepang
Perdagangan bilateral Rusia–Jepang
2021
Nilai perdagangan barang bilateral, bukan nilai ekonomi Kepulauan Kuril. Sumber: Kementerian Luar Negeri Jepang, Diplomatic Bluebook 2026.
Penurunan sekitar 50,5% dari 2021 ke 2025.
Data tersebut menggambarkan perubahan besar hubungan perdagangan Rusia dan Jepang setelah invasi Rusia ke Ukraina serta penerapan sanksi.
Namun, penurunan perdagangan tidak dapat dianggap seluruhnya disebabkan sengketa Kepulauan Kuril.
Sanksi finansial, pembatasan ekspor teknologi, perubahan impor energi, dan kondisi ekonomi internasional juga berperan.
Dampak terhadap Bisnis dan Investor
Bagi perusahaan Jepang, ketegangan politik dapat meningkatkan ketidakpastian investasi di Rusia.
Sebaliknya, perusahaan Rusia yang berhubungan dengan pasar Jepang juga menghadapi pembatasan serta perubahan akses perdagangan.
Di kawasan Kuril sendiri, hambatan ekonomi dapat terasa lebih besar karena pilihan transportasi dan pasar relatif terbatas.
Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana sengketa teritorial dapat memengaruhi keputusan bisnis, meskipun kegiatan ekonomi lokal tetap berlangsung.
Masyarakat Lokal di Tengah Perselisihan Dua Negara
Sengketa Kepulauan Kuril sering dibahas melalui pernyataan presiden, menteri luar negeri, dan strategi militer.
Namun, di pulau-pulau tersebut terdapat masyarakat yang menjalani kehidupan sehari-hari.
Penduduk membutuhkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan infrastruktur yang memadai.
Penduduk Rusia yang Tinggal di Pulau Sengketa
Selama beberapa generasi, masyarakat Rusia telah tinggal di pulau-pulau yang disengketakan.
Bagi mereka, pembahasan perubahan kedaulatan bukan sekadar persoalan garis batas di peta.
Ada pertanyaan mengenai status kewarganegaraan, kepemilikan rumah, pekerjaan, serta jaminan layanan publik.
Pemerintah Jepang menyatakan bahwa jika persoalan kedaulatan terselesaikan dan pulau dikembalikan, hak serta kepentingan penduduk Rusia saat ini akan dihormati.
Namun, bentuk pengaturan konkret untuk skenario tersebut belum disepakati.
Mantan Penduduk Jepang dan Hak Kunjungan
Sengketa juga memiliki dimensi kemanusiaan bagi mantan penduduk Jepang yang meninggalkan wilayah tersebut setelah Perang Dunia II.
Selama bertahun-tahun, terdapat program kunjungan dan ziarah makam yang memungkinkan sebagian mantan penduduk serta keluarga mereka mengunjungi pulau.
Program tersebut kemudian terganggu oleh pandemi dan memburuknya hubungan Rusia–Jepang setelah 2022.
Dalam Diplomatic Bluebook 2026, pemerintah Jepang menempatkan pemulihan kunjungan kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya.
Persoalan ini menunjukkan bahwa sengketa wilayah bukan hanya mengenai kekuatan negara, melainkan juga ingatan keluarga dan hubungan manusia dengan tempat asalnya.
Apakah Sengketa Kepulauan Kuril Bisa Diselesaikan?
Selama beberapa dekade, Rusia dan Jepang pernah mencoba berbagai pendekatan diplomatik.
Ada periode ketika hubungan kedua negara relatif lebih terbuka terhadap negosiasi, termasuk pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe.
Namun, belum tercapai kesepakatan yang menyelesaikan klaim kedaulatan atas empat wilayah selatan.
Perkembangan sejak 2022 memperumit situasi karena sengketa tersebut kini berkaitan dengan sanksi, perang Ukraina, dan perubahan hubungan keamanan di Asia Timur.
Mengapa Kompromi Sangat Sulit?
Bagi Jepang, empat wilayah tersebut merupakan persoalan kedaulatan, sejarah, dan hak mantan penduduk.
Bagi Rusia, pulau-pulau tersebut berkaitan dengan hasil Perang Dunia II, penguasaan wilayah, serta kepentingan keamanan Laut Okhotsk.
Selain itu, setiap kompromi akan membutuhkan keputusan politik yang harus dijelaskan kepada masyarakat masing-masing negara.
Pengaturan keamanan, hak penduduk, kegiatan ekonomi, dan yurisdiksi hukum juga perlu dinegosiasikan.
Karena itu, penyelesaian tidak cukup dilakukan hanya dengan menentukan pembagian luas daratan.
Kemungkinan Kerja Sama tanpa Penyelesaian Sengketa
Dalam hubungan internasional, negara yang memiliki perselisihan teritorial terkadang tetap dapat bekerja sama pada bidang tertentu.
Perikanan, perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, dan kegiatan kemanusiaan merupakan contoh bidang yang secara prinsip dapat dibahas terpisah dari penyelesaian kedaulatan.
Rusia dan Jepang sendiri masih memiliki sejumlah mekanisme perundingan perikanan meskipun hubungan politik memburuk.
Namun, keberlanjutan kerja sama semacam itu bergantung pada keputusan pemerintah dan keadaan diplomatik.
Tidak ada jaminan bahwa kerja sama ekonomi akan otomatis menghasilkan penyelesaian wilayah.
Kepulauan Kuril dan Masa Depan Keseimbangan Kekuatan Asia Pasifik
Kepulauan Kuril memperlihatkan bagaimana sebuah wilayah yang relatif terpencil dapat memiliki pengaruh besar terhadap politik internasional.
Bagi Rusia, rangkaian pulau tersebut berkaitan dengan akses laut, pertahanan strategis, dan penguasaan wilayah di Pasifik.
Bagi Jepang, empat wilayah selatan merupakan persoalan kedaulatan yang belum terselesaikan sejak Perang Dunia II, sekaligus memiliki arti bagi masyarakat Hokkaido dan keluarga mantan penduduk.
Bagi Amerika Serikat dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya, dinamika di kawasan ini berkaitan dengan keseimbangan kekuatan laut serta hubungan keamanan Rusia–Jepang.
Sementara dari sisi ekonomi, perikanan, energi, investasi, dan pengembangan infrastruktur membuat wilayah tersebut lebih dari sekadar simbol politik.
Kunjungan Vladimir Putin ke Iturup pada Agustus 2026 kembali memperlihatkan betapa sensitifnya persoalan kedaulatan ini.
Namun, memahami sengketa Kepulauan Kuril tidak cukup dengan melihat siapa yang menguasai pulau hari ini. Kita juga perlu memahami bagaimana sejarah, hukum internasional, strategi militer, dan kepentingan ekonomi saling memengaruhi.
Di balik pegunungan vulkanik dan lautan dingin Pasifik Utara, terdapat persoalan yang mencerminkan salah satu tantangan utama dunia modern: bagaimana negara-negara mempertahankan kepentingannya tanpa menutup kemungkinan penyelesaian diplomatik.
Referensi
Ministry of Foreign Affairs of Japan. Northern Territories Issue. Sejarah sengketa, posisi resmi Jepang, Perjanjian Shimoda, Deklarasi 1956, dan perkembangan diplomatik. https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/overview.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2026). Diplomatic Bluebook 2026: Russia and Belarus. Informasi hubungan Rusia–Jepang, sengketa Wilayah Utara, sanksi, dan perdagangan bilateral. https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2026/html/chapter2_06_02.html
Associated Press. (13 Agustus 2026). Putin’s First Trip to the Pacific Island Chain Claimed by Japan Draws a Protest from Tokyo. https://apnews.com/article/bc9cf6a0aa3fdbed5264d32297d740b4
Centre for Eastern Studies (OSW). (19 Agustus 2026). Following Beijing’s Lead, the Kremlin Hardens Its Stance Towards Tokyo. Analisis perubahan hubungan keamanan Rusia, Jepang, dan China. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2026-08-19/following-beijings-lead-kremlin-hardens-its-stance-towards-tokyo
Center for Strategic and International Studies (CSIS). Russia’s Militarization of the Kuril Islands. Kajian pengembangan infrastruktur militer Rusia di Kuril. https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/russias-militarization-kuril-islands
Sea Power Centre Australia. Moscow’s Pacific Trident: The Submarine Arm of the Russian Pacific Fleet, Early 2025 to 2030. Analisis pertahanan kapal selam strategis Rusia di Laut Okhotsk. https://seapower.navy.gov.au/publications-and-research/moscows-pacific-trident-submarine-arm-russian-pacific-fleet-early-2025-2030
Japan Fisheries Agency. (20 Maret 2026). Results of Japan–Russia Salmon and Trout Fishery Negotiations. Data kesepakatan kuota perikanan 2026. https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/260320.html
Sakhalin Oblast Government. (2023). Budget, Tax and Debt Policy for 2024–2026. Informasi kebijakan insentif pajak investasi di Kepulauan Kuril. https://sakhalin-gov.ru/doc/78293
Federal Tax Service of Russia. (2026). Introduction of Tourist Tax in the Kuril Municipal District. https://www.nalog.gov.ru/rn65/news/activities_fts/16615170/
The Japan Times. (15 Agustus 2026). Japan Discussing How to Respond to Putin’s Disputed Island Visit. Pembahasan sanksi dan ketergantungan energi Jepang terhadap Rusia. https://www.japantimes.co.jp/news/2026/08/15/japan/japan-putin-island-visit-response/
About the Author
