Politik dan Analisis Ekonomi Negara Lesotho

erkutterliksiz.com, 26 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Lesotho, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Lesotho, adalah negara enklave yang terkurung daratan di Afrika Selatan, sepenuhnya dikelilingi oleh Afrika Selatan. Dengan luas wilayah 30.355 km² dan populasi sekitar 2,3 juta jiwa pada 2024, Lesotho adalah salah satu negara terkecil di Afrika, namun memiliki karakteristik unik karena seluruh wilayahnya berada di ketinggian di atas 1.000 meter, dengan puncak tertinggi di Gunung Ntlenyana (3.482 m). Negara ini menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang signifikan, termasuk ketidakstabilan politik, kemiskinan, dan ketergantungan ekonomi pada Afrika Selatan. Artikel ini mengulas secara mendalam lanskap politik Lesotho, struktur pemerintahannya, dinamika politik terkini, serta analisis ekonomi yang mencakup sektor utama, tantangan, dan prospek masa depan.

Daftar Isi

Lanskap Politik Lesotho

Sistem Pemerintahan

Lesotho menganut sistem monarki konstitusional parlementer, di mana Raja Letsie III berperan sebagai kepala negara dengan fungsi seremonial, sementara otoritas eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, saat ini Samuel Ntsokoane Matekane, yang memimpin pemerintahan sejak November 2022. Pemerintahan dijalankan melalui Majelis Nasional (120 anggota, 80 dipilih langsung dan 40 secara proporsional) dan Senat (33 anggota, 22 di antaranya adalah ketua turun-temurun dan 11 ditunjuk oleh raja atas saran perdana menteri). Sistem peradilan independen mencakup Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, Pengadilan Magistrate, dan pengadilan tradisional di daerah pedesaan, dengan sebagian besar hakim Pengadilan Banding berasal dari Afrika Selatan.

Sejarah Politik

Lesotho, yang sebelumnya dikenal sebagai Basutoland, memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 4 Oktober 1966. Pasca-kemerdekaan, negara ini mengalami ketidakstabilan politik yang signifikan:

1966–1986: Partai Nasional Basotho (BNP) memerintah hingga kudeta militer pada 1986 menggulingkan Perdana Menteri Leabua Jonathan setelah ia menolak menyerahkan kekuasaan pasca-kekalahan pemilu 1970.
1986–1993: Pemerintahan militer berkuasa, dengan Raja Moshoeshoe II diasingkan pada 1987 setelah berupaya memperluas otoritasnya.
1993–sekarang: Pemerintahan konstitusional dipulihkan pada 1993, namun Lesotho terus mengalami kudeta dan krisis politik, termasuk upaya kudeta pada 1994 oleh Raja Letsie III dan kerusuhan pada 1998 yang memicu intervensi militer Afrika Selatan. Pemilu 2022, yang membawa Sam Matekane dari Revolusi untuk Kemakmuran (RFP) ke kekuasaan, menandai upaya baru menuju stabilitas, meskipun perpecahan dalam partai seperti Konvensi Semua Basotho (ABC) terus menimbulkan tantangan.

Dinamika Politik Terkini

Pemilu Oktober 2022 menunjukkan persaingan ketat antara RFP, ABC, dan Kongres Demokrat (DC), dengan RFP memenangkan mayoritas dan membentuk koalisi dengan Gerakan untuk Perubahan Ekonomi (MEC), Aliansi untuk Demokrat (AD), dan Partai Aksi Basotho (BAP). Namun, ketidakstabilan politik tetap menjadi isu karena:

Korupsi: Korupsi adalah masalah serius yang menghambat investasi asing dan pelayanan publik. Lembaga anti-korupsi ada, tetapi penegakan hukum lemah.
Ketegangan Politik: Perselisihan antara partai politik dan institusi militer sering memicu kerusuhan. Pengadilan tertinggi Lesotho pada 2022 memutuskan keadaan darurat yang diumumkan tidak konstitusional, menambah ketidakpastian.
Intervensi Regional: Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) sering turun tangan untuk menengahi krisis, seperti pada 1998 dan 2014, menunjukkan ketergantungan Lesotho pada dukungan regional untuk stabilitas.

Hubungan Luar Negeri

Lesotho aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, Uni Afrika, Persemakmuran Inggris, dan SADC. Negara ini menentang apartheid di Afrika Selatan dan memberikan suaka kepada pengungsi selama era apartheid. Hubungan dengan Afrika Selatan sangat penting karena ketergantungan ekonomi dan geografis, sementara Lesotho juga menjalin hubungan dengan negara Barat seperti Inggris, Jerman, dan AS, serta Tiongkok (setelah memutus dan memulihkan hubungan pada 1990 dan kemudian). Pada 2019, Lesotho menandatangani Perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir, menunjukkan komitmen terhadap isu global.

Analisis Ekonomi Lesotho

Gambaran Umum

Perekonomian Lesotho diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah dengan PDB per kapita sekitar $1.106,5 pada 2024. Ekonomi negara ini bergantung pada pertanian, manufaktur (khususnya tekstil), pertambangan (terutama berlian), pariwisata, dan remitansi pekerja migran di Afrika Selatan. Lesotho adalah anggota Serikat Pabean Afrika Selatan (SACU) dan Area Moneter Rand, menggunakan loti (M) yang dipatok setara dengan rand Afrika Selatan (ZAR). Sekitar 60% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran tinggi, terutama di kalangan pemuda (lebih dari 30%).

Sektor Ekonomi Utama

Pertanian:
- Pertanian menyumbang sekitar 5,12% PDB pada 2022, turun dari 20% pada 1990, namun tetap menjadi mata pencaharian utama bagi 50% penduduk, terutama di daerah pedesaan. Tanaman utama meliputi jagung, sorgum, gandum, dan kacang, tetapi produktivitas rendah karena tanah yang buruk dan kekeringan. Lesotho hanya memenuhi 30% kebutuhan pangan domestik, mengimpor 60% kebutuhan pangan dari Afrika Selatan.
- Peternakan, khususnya wol dan mohair, adalah sumber pendapatan penting, meskipun rentan terhadap variabilitas iklim.
Manufaktur:
- Industri tekstil dan garmen adalah tulang punggung ekspor, didukung oleh African Growth and Opportunity Act (AGOA) yang memungkinkan ekspor bebas bea ke AS. Pada 2008, sektor ini mengekspor $487 juta, terutama ke AS, dengan mempekerjakan lebih dari 45.500 pekerja, sebagian besar perempuan. Namun, sektor ini terpukul oleh penurunan permintaan global, terutama selama krisis ekonomi 2009.
- Pemulihan sektor manufaktur diproyeksikan pada 2024–2025, didorong oleh permintaan tekstil yang meningkat.
Pertambangan:
- Pertambangan berlian, terutama di Tambang Letšeng (tambang berlian tertinggi di dunia pada ketinggian 3.100 m), adalah sumber pendapatan ekspor penting. Penemuan berlian 910 karat pada 2018 menyoroti potensi sektor ini, meskipun harga berlian yang fluktuatif memengaruhi pendapatan.
- Sektor ini menghadapi tantangan karena ketergantungan pada pasar global dan biaya operasional yang tinggi.
Pariwisata:
- Pariwisata berkembang berkat lanskap pegunungan Lesotho, Taman Nasional Sehlabathebe (Cagar Budaya UNESCO), dan resor ski Afriski di Pegunungan Maluti. Namun, infrastruktur terbatas menghambat potensi penuh sektor ini.
- Proyek seperti Katse Dam dan Mohale Dam, bagian dari Lesotho Highlands Water Project (LHWP), menarik wisatawan sekaligus menghasilkan pendapatan melalui ekspor air ke Afrika Selatan.
Remitansi:
- Remitansi dari pekerja migran di Afrika Selatan menyumbang sekitar 17% PDB, meskipun jumlahnya menurun sejak 1990-an akibat kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan preferensi pekerja lokal di Afrika Selatan.
- Migrasi tenaga kerja, terutama pria ke pertambangan dan wanita ke pekerjaan domestik, tetap menjadi pilar ekonomi rumah tangga.

Perkembangan Ekonomi Terkini

Menurut World Bank (2025), ekonomi Lesotho tumbuh sebesar 2,3% pada 2024, naik dari 1,8% pada 2023, didorong oleh proyek infrastruktur seperti LHWP-II dan Lesotho Lowlands Water Development Project (LLDWP-II). Namun, sektor tekstil dan pertambangan berkinerja buruk karena permintaan global yang lemah dan harga komoditas yang rendah. Inflasi turun menjadi 4,2% pada Maret 2025 dari 5,2% pada September 2024, berkat harga bahan bakar dan pangan yang lebih rendah serta penguatan rand. Surplus fiskal mencapai 8,8% PDB pada 2024, didorong oleh pendapatan SACU (27,8% PDB) dan royalti air (7,2% PDB). Namun, utang publik meningkat menjadi 59,2% PDB, dengan 82% utang eksternal.

Tantangan Ekonomi

Kemiskinan dan Ketimpangan:
- Sekitar 60% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional ($1,25/hari), dengan ketimpangan sosial yang diperburuk oleh korupsi dan akses terbatas ke layanan publik.
- Tingkat pengangguran tinggi, terutama di kalangan pemuda (>30%), memperburuk ketimpangan sosial.
Ketergantungan pada Afrika Selatan:
- Lesotho mengimpor 85% kebutuhan barang dari Afrika Selatan, dan fluktuasi ekonomi di negara tetangga ini berdampak langsung pada Lesotho.
- Mata uang loti yang dipatok ke rand membuat Lesotho rentan terhadap kebijakan moneter Afrika Selatan.
Krisis Pangan dan Perubahan Iklim:
- Kekeringan dan cuaca ekstrem mengancam ketahanan pangan, dengan 320.000 orang menghadapi krisis pangan parah pada 2022. Pertanian subsisten rentan terhadap variabilitas iklim, dan erosi tanah memperburuk produktivitas.
- Impor pangan yang tinggi meningkatkan ketergantungan pada Afrika Selatan.
Prevalensi HIV/AIDS:
- Dengan tingkat infeksi HIV 23% di kalangan dewasa, Lesotho memiliki prevalensi HIV tertinggi kedua di dunia. Pandemi ini menghancurkan tenaga kerja usia produktif (20–40 tahun) dan meningkatkan jumlah anak yatim, membebani perekonomian.
Infrastruktur Terbatas:
- Lesotho memiliki 6.000 km jalan, sebagian besar tidak beraspal, dan hanya satu jalur kereta barang yang dikelola Afrika Selatan. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang buruk menghambat pertumbuhan ekonomi.

Prospek Ekonomi

Proyeksi African Development Bank (2019) dan World Bank (2025) memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 1,5% pada 2025, turun menjadi 0,9% pada 2026 dan 0,6% pada 2027, bergantung pada penyelesaian LHWP-II. Tantangan utama termasuk:

Diversifikasi Ekonomi: Ketergantungan pada tekstil, berlian, dan remitansi perlu dikurangi melalui investasi di sektor pariwisata dan energi terbarukan.
Reformasi Fiskal: Konsolidasi fiskal dan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik diperlukan untuk menjaga keberlanjutan utang.
Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam transportasi dan komunikasi dapat meningkatkan konektivitas dan menarik investasi asing.
Penanganan HIV/AIDS: Program pencegahan dan pengobatan yang lebih luas dapat mengurangi dampak pandemi pada tenaga kerja.

Rekomendasi untuk Stabilitas Politik dan Ekonomi

Memperkuat Institusi Anti-Korupsi: Meningkatkan penegakan hukum dan transparansi untuk mengurangi korupsi dan menarik investasi asing.
Reformasi Politik: Mendorong dialog antarpartai dan memperkuat institusi demokratis untuk mengurangi ketidakstabilan politik.
Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor pariwisata dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada Afrika Selatan dan sektor tekstil.
Investasi di Pertanian: Memperkenalkan teknologi pertanian modern dan irigasi untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
Peningkatan Infrastruktur: Memperluas jaringan jalan dan komunikasi untuk mendukung perdagangan dan konektivitas regional.
Penanganan HIV/AIDS: Memperluas akses ke pengobatan dan pendidikan pencegahan untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pandemi.

Kesimpulan

Lesotho menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang kompleks, mulai dari ketidakstabilan politik yang berulang, ketergantungan pada Afrika Selatan, hingga kemiskinan dan prevalensi HIV/AIDS yang tinggi. Meskipun demikian, negara ini memiliki potensi melalui sektor pariwisata, pertambangan berlian, dan proyek infrastruktur seperti LHWP-II. Dengan reformasi politik yang kuat, pengelolaan ekonomi yang bijaksana, dan dukungan internasional, Lesotho dapat bergerak menuju stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemilih muda pada pemilu 2022, “Kami membutuhkan perubahan, dan itu hanya akan kami bawa melalui suara kami.” Stabilitas politik dan diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera bagi Kerajaan Lesotho.